membukainternetpositif - Panitia Spesial DPRD DKI Jakarta melaporkan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama dengan kata lain Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi berkenaan pembelian tempat Rumah Sakit Sumber Waras seluas 36 hektare di Grogol, Jakarta Barat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyampaikan, laporan Pansus DPRD DKI itu mengacu pada dikeluarkannya laporan hasil kontrol (LHP) Tubuh Kontrol Keuangan (BPK).
" Kerugian spesial RS Sumber Waras Rp191 miliar itu hasil audit Pansus, " tutur pria yang akrab disapa Haji Lulung di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengakui dilaporkannya Ahok ke KPK tidaklah hasil audit dari BPK, tetapi dari temuan Pansus DPRD DKI Jakarta di lapangan.
" Bila BPK kan menanti hasil audit investigasi, bila kami Pansus. Hasil Pansus ini yang kami laporkan pada BPK serta masa datang ini kita berikan pada KPK, " tuturnya.
Sebatas info, masalah atas pembelian tempat RS Sumber Waras tidak menjumpai titik jelas. Pada awal mulanya Ahok sudah diberitakan untuk dilaporkan. Laporan yang di sampaikan itu yaitu data dari LSM Budegting Metropolitan Watch itu tentang sangkaan penyimpangan pembelian tempat RS Sumber Waras.
Laporan dari LSM itu disibakkan oleh Peneliti Budgeting Metropolitan Watch Amir Hamzah sebagai pelapor. Ia menyampaikan hasil audit BPK masalah SPBD DKI Jakarta Th. 2014 diketemukan ada tanda-tanda penyalahgunaan wewenang yang dikerjakan oleh Ahok serta mark-up dan sangkaan korupsi dalam masalah tanah RS Sumber Waras.
Amir yang di kenal juga sebagai pengamat kebijakan umum mengklaim mempunyai data berkenaan dengan penyimpangan pembelian tempat RS Sumber Waras. Amir juga menjelaskan pembelian tempat RS Sumber Waras seharga Rp755 miliar sangatlah janggal serta tak sesuai sama NJOP tempat itu.
No comments:
Post a Comment